TISNA NEWS.COM

Beyond Inspiring News

Badan Penerimaan Negara: Beberapa Catatan Menuju Kebijakan Fiskal yang Inklusif, Tangguh Berkelanjutan

OPINI PUBLIK



Malik Cahyadin, S.E., M.Si., Ph.D.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS Surakarta


Pemberitaan tentang rencana kelembagaan (badan) penerimaan negara dibawah Presiden menjadi perhatian publik ketika ide ini disampaikan secara terbuka sejak periode debat publik oleh Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pada saat ini keduanya merupakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih sesuai dengan keputusan dan pengumuman KPU pada tanggal 24 April 2024. Pemberitaan tersebut menjadi diskursus publik yang menarik yang mendapat respon oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan beberapa pengamat. Oleh sebab itu, tulisan ini memberi beberapa catatan terhadap rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) dengan memekankan upaya pencapaian kebijakan fiskal yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan.   

Satu Atap Kelembagaan Penerimaan Negara

Selama berpuluh-puluh tahun pengelolaan semua penerimaan negara dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI. Secara konsep dan teknis, kementerian ini mengelola semua penerimaan dan pengeluaran negara untuk mensukseskan program-program pembangunan nasional baik program fisik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan kualitas sumberdaya manusia. Namun demikian, pencetusan ide pelembagaan penerimaan negara dalam bentuk suatu badan atau otoritas semiotonom dibawah presiden menarik untuk dibahas secara tepat. Pelembagaan ini dapat diarahkan untuk menciptakan suatu institusi atau badan yang mengelola semua penerimaan negara dalam satu sistem birokrasi yang lebih efisien, responsif, dan bertatakelola baik. Secara teknis, pelembagaan ini dapat mensukseskan prinsip pelayanan satu atap penerimaan negara.

Dibawah kelembagaan Kementerian Keuangan, ada beberapa direktorat jenderal yang mengelola penerimaan negara secara langsung terdiri atas Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Direktorat Jenderal Anggaran. Ketiga direktorat tersebut dapat menjadi satu badan khusus penerimaan negara dibawah Presiden. Sementara itu, Kementerian Keuangan juga mempunyai satu direktorat jenderal yang mengelola semua utang pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Direktorat ini dapat dipertahankan di Kementerian Keuangan sebagai pengelola sumber-sumber pembiayaan negara.

Kelembagaan penerimaan negara dapat bernama Badan Penerimaan Negara (BPN), Badan Otoritas Penerimaan Negara (BOPN), atau Badan Koordinasi Penerimaan Negara (BKPN). Secara fungsi dan kewenangan, badan ini menekankan beberapa aktivitas antara lain perencanaan penerimaan negara, pengelolaan dan tatakelola yang baik penerimaan negara, dan mitigasi risiko penerimaan negara. Fungsi dan kewenangan ini dapat menjadi faktor pendukung pencapaian kebijakan fiskal yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Selanjutnya, dasar hukum kelembagaan badan ini dapat menggunakan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Beberapa badan yang dibentuk berdasarkan kedua peraturan tersebut adalah BKPM, Otoritas IKN, dan BPKH. Dengan demikian, presiden dapat menetapkan Peraturan Presiden untuk membentuk BPN atau BOPN atau BKPN.

Beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh badan tersebut adalah:

a). tatakelola data wajib pajak dan sumber-sumber penerimaan negara bukan pajak

Pada tahun 2022 jumlah wajib pajak adalah sebanyak 66,2 juta. Jumlah ini mengalami peningkatan mencapai 69,1 juta pada tahun 2023 karena penerapan integrasi KTP dan NPWP. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pengelola badan penerimaan negara perlu melakukan berbagai terobosan/inovasi untuk mendorong ketaatan wajib pajak baik pribadi dan badan. Disisi lain, pengelola badan penerimaan negara dapat mengidentifikasi dan menetapkan insentif pajak kepada badan usaha/institusi yang mempunyai kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian sebagai daya pikat kesadaran dan ketaatan pajak.

Selanjutnya, pengelola badan penerimaan negara juga perlu menetapkan dan mengawasi penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari berbagai lembaga negara. Penetapan dan pengawasan ini dilakukan untuk menerapkan standar good governance dan peningkatan pendapatan negara secara berkelanjutan. Pengelola badan ini juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan penerimaan negara dari bea cukai. Transaksi ekonomi melalui berbagai bandara dan pelabuhan di wilayah Indonesia dapat mendorong penerimaan negara. Namun demikian, edukasi (peningkatan literasi) dan inklusi masyarakat dan pelaku usaha terhadap bea cukai perlu ditingkatkan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penetapan tariff bea cukai tersebut.

b). peningkatan rasio pajak

Selama beberapa tahun tingkat rasio pajak terhadap PDB berada pada kisaran 10% atau dibawah 11%. Tingkat rasio pajak ini adalah relatif kurang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fisik dan manusia Indonesia yang relatif dinamis dan besar. Pada tahun 2023 di tingkat ASEAN, rerata rasio pajak terhadap PDB adalah diatas 13%. Dengan demikian, di kawasan ASEAN rasio pajak Indonesia masuk kategori rendah. Selanjutnya, pada periode yang sama rasio pajak negara-negara OECD adalah berada pada kisaran 17%-46%. Kondisi ini memberi tantangan kepada pengelola badan penerimaan negara untuk mendorong peningkatan rasio pajak secara signifikan apabila Indonesia berencana menjadi Anggota OECD.    

Tingkat rasio pajak yang relatif rendah berkonskuensi terhadap pilihan pemerintah untuk mengandalkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan nasional dari utang dan investasi asing. Oleh sebab itu, pengelola badan penerimaan negara menghadapi beberapa tantangan antara lain: a) meningkatkan rasio pajak mendekati rerata tingkat rasio pajak Negara Anggota ASEAN; b) memetakan potensi dan akselerasi peningkatan rasio pajak mendekati rerata tingkat rasio pajak Negara Anggota OECD; dan c) menjamin penerimaan pajak mengikuti standar good governance dan prudent fiscal policy.   

c). intensifikasi, ekstensifikasi pajak dan pajak hijau

Peningkatan rasio pajak dan penerimaan negara dapat dilakukan melalui tiga strategi, yaitu: intensifikasi, ekstensifikasi, dan pajak hijau. Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dapat dimulai dengan mengintegrasikan KTP dan NPWP. Tindakan paling sederhana dan jangka pendek atas integrasi tersebut adalah harmonisasi data di kedua kartu tersebut. Selain itu, pengelola badan penerimaan negara juga dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk mengirimkan mahasiswa ekonomi sebagai mitra pajak. Mitra pajak berperan signifikan untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat dan pelaku usaha dalam mentaati peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Selanjutnya, pemerintah juga dapat menerapkan pajak hijau untuk menjamin semua proses bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha dapat menjaga kelestarian lingkungan. Secara sederhana, pajak hijau adalah instrumen fiskal yang bermanfaat untuk mengendalikan dampak kerusakan lingkungan atas aktivitas bisnis.   

d). kerjasama perpajakan internasional

Transaksi ekonomi Indonesia tidak hanya mengandalkan transksi ekonomi domestik tetapi juga internasional. Semakin tinggi tingkat keterbukaan ekonomi Indonesia berkonskuensi terhadap tingginya interaksi transaksi dan informasi perpajakan antarnegara. Isu perpajakan internasional ini telah dibahas dalam Presidensi G20 tahun 2022 di Bali. Isu perpajakan ini tidak hanya terkait dengan penetapan tariff pajak di masing-masing negara tetapi juga respon terhadap pajak bisnis digital dan risiko penggelapan pajak atau risiko terhadap transaksi bisnis ilegal dan terlarang (obat-obatan terlarang, pencucian uang, dan terorisme). Oleh sebab itu, pengelola badan penerimaan negara perlu menetapkan standar tinggi terhadap pelayanan dan kualitas pegawai pajak khususnya dalam bidang perpajakan internasional.

Kebijakan Fiskal yang Inklusif

Kata inklusif dalam KBBI bermakna “termasuk atau terhitung”. Makna secara luas adalah “sesuatu yang tidak meninggalkan bagian atau kelompok”. Dengan demikian, kebijakan fiskal yang inklusif dapat ditafsirkan sebagai sebuah kebijakan fiskal (anggaran negara) yang melibatkan berbagai unsur baik pemerintah dan masyarakat baik sebagai pelaku perencana, pelaku transaksi, pelaku penerima manfaat, dan pelaku pengawasan. Secara sederhana, konteks inklusif ini relevan dengan konsep tatakelola yang baik (good governance) meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan keadilan.

Beberapa sasaran yang dapat dicapai atas penerapan kebijakan fiskal yang inklusif adalah anggaran negara yang menciptakan keadilan dalam proses pembangunan nasional, tingkat efektivitas dan efisien anggaran yang semakin baik. Ada tiga dimensi yang umum digunakan dalam keuangan (fiskal) inklusif terdiri atas aksesibilitas (kemudahan menjangkau layanan keuangan atau fiskal baik secara fisik atau non-fisik dan biaya); penggunaan atau pemanfaatan layanan yang semakin modern, mudah dan tepat waktu; dan kualitas layanan yang semakin baik dan sesuai kebutuhan pengguna.

Beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan dalam kelembagaan BPN untuk mencapai fiskal inklusif adalah: a) tatakelola kelembagaan yang menjamin pelaksanaan good governance, b) keterlibatan semua unsur masyarakat secara adil dan luas dalam pengelolaan penerimaan negara sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing unsur tersebut, c) peningkatan dan penguatan integritas pegawai/pejabat dan konsultan pajak; dan d) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (digitalisasi) dalam proses penerimaan negara baik pajak dan bukan pajak (e-taxation atau e-revenue).  

Kebijakan Fiskal yang tangguh

Kata tangguh dalam KBBI adalah “sukar dikalahkan, kuat dan andal”. Apabila kata tangguh melekat dalam kebijakan fiskal maka interpretasinya adalah suatu kebijakan fiskal (anggaran negara) yang responsif terhadap dinamika ekonomi dan non-ekonomi baik pada tingkat nasional dan internasional. Kebijakan fiskal tangguh ini telah teruji pada dua periode krisis yaitu krisis subprime mortgage tahun 2007/2008 dan pandemi COVID-19 tahun 2020-2021. Ketangguhan kebijakan fiskal ini perlu menjadi catatan bagi pimpinan BPN yang akan ditunjuk. Selain itu, fiskal tangguh dapat ditopang oleh ruang fiskal dan konsolidasi (integrasi) fiskal yang dinamis, luas dan prudent.

Beberapa catatan yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengelolaan BPN untuk mencapai fiskal tangguh adalah: a) basis data pajak yang akurat, valid dan transparan (misal, integrasi KTP dan NPWP dilakukan secara cepat dan valid; dan kepemilikan NIB dan NPWP bagi semua pelaku UMKM), b) manajemen risiko penerimaan negara baik pajak dan bukan pajak; c) intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dapat dilakukan secara bersama-sama dan berkesinambungan; dan d) insentif pajak diberikan kepada wajib pajak badan yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi (insentif pajak bukan hadiah cuma-cuma kepada wajib pajak badan usaha).   

Kebijakan Fiskal yang Berkelanjutan

Kata bekerlanjutan dalam KBBI bermakna “berlangsung terus-menerus atau berkesinambungan”. Konteks berkelanjutan ini mengarah pada kemampuan penerimaan negara untuk memenuhi semua belanja negara termasuk membayar kewajiban keuangan (utang publik). Oleh sebab itu, pengelola BPN adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi, kapabilitas dan integritas untuk menjamin penerimaan negara sesuai dengan target dan potensi ekonomi yang telah dikaji dan dirumuskan oleh pemerintah bersama dengan para pemangku kepentingan. Pengelola BPN harus mampu menjamin bahwa belanja negara dan pemenuhan kewajiban negara dapat terbayar. Secara teknis, BPN harus mampu menaikkan tingkat rasio pajak terhadap PDB sesuai dengan kebutuhan fiskal dan pembangunan ekonomi. Beberapa catatan yang dapat diperhatian dalam pengelolaan BPN untuk menjamin fiskal berkelanjutan adalah: a) meningkatkan rasio pajak terhadap PDB diatas rerata rasio pajak negara-negara ASEAN atau mendekati rasio pajak negara anggota OECD dan G20; b) menjamin bahwa pengelolaan penerimaan negara memenuhi standar good governance dan prudent fiscal policy; dan c) memanfaatkan digitilasasi penerimaan negara untuk mempermudah dan mempermurah layanan penerimaan negara di seluruh wilayah Indonesia.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *