Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer dengan memberikan kesempatan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor 16 Tahun 2025, diatur ketentuan masa kerja serta jenjang karier bagi PPPK Paruh Waktu.

Keputusan yang ditandatangani Menteri Rini Widyantini pada Senin (13/1/2025) ini memberikan kepastian status dan peluang karier bagi tenaga honorer yang diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu. 

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai instansi pemerintah.

Masa Kerja PPPK Paruh Waktu

Berdasarkan diktum ketiga belas keputusan tersebut, masa kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan selama satu tahun. 

Masa kerja ini tertuang dalam perjanjian kerja dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, hingga pegawai bersangkutan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.

Jam kerja dan jangka waktu kerja PPPK Paruh Waktu ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. 
Penentuan ini mempertimbangkan ketersediaan anggaran serta karakteristik pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pegawai tersebut.

Selama masa kerja, kinerja PPPK Paruh Waktu akan dievaluasi setiap tiga bulan. 

Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan pegawai mampu memenuhi target kerja sesuai perjanjian. 

Hasil evaluasi triwulanan dan tahunan juga menjadi dasar pertimbangan perpanjangan kontrak atau pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu.

PPPK Paruh Waktu diwajibkan menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang sesuai dengan target organisasi. 

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan produktivitas pegawai dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Jenjang Karier PPPK Paruh Waktu

Kemenpan RB juga memastikan PPPK Paruh Waktu memiliki prospek jenjang karier yang jelas. 

Pegawai yang menunjukkan kinerja baik dan memenuhi syarat evaluasi dapat diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.
Dengan sistem jenjang karier ini, tenaga honorer yang diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan status yang lebih stabil dan pengembangan karier yang berkelanjutan.

Keputusan ini diharapkan menjadi solusi atas permasalahan penataan tenaga honorer yang selama ini belum memiliki kejelasan status dan jenjang karier. 

Skema ini memberikan kesempatan bagi tenaga honorer untuk mendapatkan pengakuan sebagai pegawai resmi dengan hak dan kewajiban yang lebih terjamin.

Bagi instansi pemerintah, aturan ini juga memberikan kejelasan dalam pengelolaan PPPK Paruh Waktu, sehingga dapat memastikan efisiensi dan keberlanjutan kinerja organisasi.

Dengan adanya Keputusan Menteri Kemenpan RB Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah memberikan harapan baru bagi tenaga honorer di seluruh Indonesia. 

Mekanisme Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN), Mohammad Ridwan memberikan penjelasan terkait mekanisme pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. 

Penjelasan tersebut disampaikan melalui kanal YouTube resmi @BKNgoidofficial pada Rabu (22/1/2025).

Mohammad Ridwan menjelaskan bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu mengikuti prosedur yang hampir sama dengan PPPK penuh waktu. 

Mekanismenya melibatkan beberapa langkah penting yang melibatkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di tingkat daerah.

Kemudian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), serta Badan Kepegawaian Negara.

1. Pengusulan oleh PPK

Proses dimulai dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), seperti Gubernur atau Wali Kota, mengusulkan rincian kebutuhan PPPK paruh waktu kepada Menpan RB.

Ridwan menekankan bahwa pengusulan ini harus mencakup seluruh rincian kebutuhan PPPK paruh waktu yang telah direncanakan.

2. Penetapan Kebutuhan oleh Menpan RB

Setelah usulan diterima, Kemenpan RB akan menetapkan rincian kebutuhan PPPK paruh waktu sesuai dengan usulan tersebut. 

Langkah ini memastikan bahwa kebutuhan formasi telah terverifikasi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pengajuan NIP ke BKN

Setelah rincian kebutuhan ditetapkan, PPK harus segera mengajukan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK paruh waktu kepada BKN. 

Proses ini dilakukan dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja.

4. Penerbitan NIP oleh BKN

Badan Kepegawaian Negara memproses penerbitan NIP dalam waktu maksimal tujuh hari kerja setelah pengajuan diterima. 

Setelah diterbitkan, NIP akan disampaikan kembali kepada PPK.

5. Penetapan Pengangkatan oleh PPK

Tahap akhir adalah penetapan pengangkatan PPPK Paruh Waktu oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. 

Penetapan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Pegawai PPPK Paruh Waktu
Pegawai non-ASN yang dapat masuk ke dalam skema PPPK Paruh Waktu adalah:

1. Mereka yang terdaftar di pangkalan data BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS atau PPPK Tahun Anggaran 2024 namun tidak lulus.

2. Peserta yang telah melalui seluruh tahapan seleksi PPPK 2024 tetapi tidak mendapatkan formasi karena keterbatasan kuota.

Adapun jabatan yang akan diisi oleh PPPK Paruh Waktu mencakup:

• Guru dan Tenaga Kependidikan.
• Tenaga Kesehatan.
• Tenaga Teknis.
• Pengelola Umum Operasional.
• Operator Layanan Operasional.
• Pengelola dan Penata Layanan Operasional.

Sumber Referensi: https://www.msn.com/