TISNA NEWS.COM

Beyond Inspiring News

PENDIDIKAN BERKUALITAS INSTRUMEN PEMANGKAS KESENJANGAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

OPINI PUBLIK


Malik Cahyadin, S.E., M.Si., Ph.D.

Dosen FEB UNS Surakarta


Selama tahun 2023 berbagai kasus yang memotret permasalahan kualitas pendidikan dan kesenjangan di Indonesia banyak diungkap di berbagai media massa. Sebagai contoh, kondisi fisik sekolah dasar yang rusak mencapai 60% dan sekolah menengah pertama sebesar 53,30% di seluruh Indonesia (https://www.cnbcindonesia.com, 2 Mei 2023), jumlah anak putus sekolah mencapai 76.834 orang untuk semua jenjang sekolah (https://gorontalo.viva.co.id, 27 Juni 2023), tingkat kemiskinan dapat diturunkan tetapi tingkat kesenjangan meningkat (https://www.kompas.id, 18 Juli 2023), dan kasus penyelewengan (korupsi) dana desa mencapai 851 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 973 orang selama tahun 2015-2022 (https://www.mpr.go.id, 7 Desember 2023).

Kasus-kasus diatas merupakan bagian dari Tujuan ke-4 (Pendidikan Berkualitas) dan Tujuan ke-10 (Kesenjangan) dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang harus diselesaikan oleh semua pihak di seluruh kawasan Indonesia. Pada tingkat nasional, pemerintah pusat berperan signifikan dalam merumuskan dan menegakkan peraturan perundang-udangan, menetapkan anggaran dan capaian kinerja. Sementara itu, di tingkat daerah semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat berperan mendukung dan mensukseskan semua kebijakan pendidikan berkualitas dan penurunan tingkat kesenjangan.

Pendidikan Berkualitas sebagai Indikator Bangsa Maju dan Bermartabat

Pendidikan merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin tinggi kualitas pendidikan berimplikasi terhadap semakin baik kehidupan masyarakat. Kondisi ini yang menjadi dasar suatu bangsa semakin maju dan bermartabat. Oleh sebab itu, pemerintah wajib mengatur dan memfasilitasi pendidikan yang berkualitas kepada semua masyarakat tanpa terkecuali untuk mencapai negara maju dan bermartabat. Ketika pemerintah berencana memberi perhatian yang semakin besar untuk mewujudkan pendidikan berkualitas maka pemerintah sepatutnya konsisten menegakkan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan, guru dan dosen. Konsistensi penegakan peraturan perundang-undangan ini menjadi salah satu indikator dan arah/cita-cita bangsa Indonesia menuju bangsa maju dan bermartabat. Selain itu, pendidikan yang berkualitas menjadi daya saing pembangunan manusia Indonesia di tingkat global. Pada saat ini peringkat pendidikan di Indonesia menempati urutan ke-67 dari 203 negara di dunia (Worldtop20.org). Oleh sebab itu, pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya perlu melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan nasional untuk perbaikan secara bertahap dan berkelanjutan. 

Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah:

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah Repubi,Ik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2oo8 Tentang Guru;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi.

Bappenas telah merilis capaian Tujuan ke-4 TPB pada tahun 2021 terdiri atas:

  1. Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat masing-masing adalah 97,37%; 88,88%; dan 65,94%.
  2. Proporsi anak-anak dan remaja Kelas 5, Kelas 8, dan Kelas 11 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam membaca dan matematika masing-masing adalah 53,47% dan 30,66; 50,78% dan 35,11%; dan 52,10% dan 32,34%.
  3. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) sebesar 31,19%.

Terobosan Pemangkasan Kesenjangan di Indonesia

Pemangkasan kesenjangan masyarakat di Indonesia memerlukan political will yang kuat dan konsisten, termasuk partisipasi aktif semua pemangku kepentingan. Sumberdaya alam yang melimpah tidak boleh menjadi kutukan terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Selain itu, beberapa indikator ekonomi dan non-ekonomi juga perlu ditingkatkan secara simultan meliputi ketersediaan dan kualitas infrastuktur fisik-sosial, keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, konektivitas dan kualitas digitalisasi ekonomi, UMKM Naik Kelas, dan peningkatan rasio pajak (intensifikasi dan ekstensifikasi).

Bappenas telah mempublikasikan capaian Tujuan ke-10 TPB pada tahun 2021 meliputi:

  1. Rasio Gini sebesar 0,381.
  2. Tingkat kemiskinan nasional dan daerah tertinggal masing-masing mencapai 9,71% dan 26,68%.
  3. Proporsi Peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sebesar 53,98% (Formal) dan 8,41% (Informal).

Beberapa terobosan pemangkasan kesenjangan ekonomi di Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. Kepemilikan dan pengelolaan sumberdaya alam memerlukan evaluasi dengan tiga substansi, yaitu: antimonopoli/oligopoli usaha, meminimalkan kerusakan lingkungan, dan kemitraan usaha dengan UMKM atau masyarakat adat.
  2. Pemerintah pusat dan daerah menjamin infrastruktur sekolah dan lembaga pendidikan tinggi negeri dalam kondisi layak/baik untuk menunjang proses pembelajaran yang berkualitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pembelajaran yang berkualitas juga menyangkut kualitas dan insentif bagi guru dan dosen. Oleh sebab itu, pemerintah sepatutnya menjamin pelaksanaan undang-undang sistem pendidikan nasional, dan undang-undang tentang guru dan dosen.
  3. Pemerintah pusat dan daerah menjamin tidak ada diskriminasi fasilitasi pengembangan pendidikan bagi masyarakat miskin atau masyarakat di perdesaan atau masyarakat di perbatasan/terluar Indonesia.
  4. Pemerintah pusat dan daerah menjamin peningkatan keterampilan kerja masyarakat baik di balai latihan kerja dan program prakerja.
  5. Pemerintah pusat dan daerah menjamin ketersediaan dan keterjangkauan bahan-bahan produksi sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, peternakan, dan perikanan) dan usaha kreatif termasuk peluang pasar baik dalam dan luar negeri. Sektor pertanian dan usaha kreatif memerlukan perlindungan dan fasilitasi untuk memastikan Indonesia bukan sebagai pengimpor bahan pangan dan pengikut kreativitas pasar global. Indonesia sepatutnya dapat mengekspor produk pangan dan menjadi innovator kreativitas pasar global.
  6. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat berperan signifikan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat terutama di daerah perdesaan dan daerah tertinggal/terluar Indonesia.
  7. Pemerintah pusat dan daerah menjamin pemanfaatan dana desa tidak hanya untuk infrastruktur tetapi juga pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat.

Penduduk Terpelajar/Terampil dan Kemakmuran

Penduduk terpelajar atau terampil mencerminkan kualitas masyarakat di suatu negara atau daerah. Kualitas masyarakat ini juga mencerminkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Artinya, semakin tinggi IPM berimplikasi terhadap semakin tinggi kualitas hidup masyarakat. Selain itu, konskuensi jangka panjang atas peningkatan kualitas hidup masyarakat adalah tingkat kemakmuran masyarakat yang semakin baik. Kemakmuran masyarakat tidak dapat tercapai tanpa didasari oleh kualitas pendidikan yang semakin baik.

Selanjutnya, beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan (pemerintah, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat) dalam rangka mewujudkan penduduk terpelajar-terampil dan kemakmuran adalah:

  1. Lembaga pendidikan tinggi dan sekolah kejuruan/keterampilan dapat memberi ruang yang lebih besar kepada para siswa/mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya secara maksimal dan terarah. Secara sederhana, pada tingkat sekolah kejuruan/keterampilan dapat memaksimalkan kelas/laboratorium praktik dan balai latihan kerja. Sementara itu, lembaga pendidikan tinggi termasuk vokasi dapat memberi pilihan kepada para mahasiswa untuk tidak harus menempuh skripsi. Skripsi dapat diganti dengan kegiatan magang kerja dengan jumlah nilai kredit sama dengan nilai kredit skripsi.
  2. Pemerintah pusat dan daerah dapat memberi fasilitasi dan perlindungan hukum kepada pekerja migran Indonesia (terpelajar dan terampil). Fasilitasi tersebut terdiri atas kemudahan proses administrasi atau dokumen legalitas pekerja migran, keterampilan minimal yang harus dimiliki oleh pekerja migran sebelum berangkat ke luar negeri, proses pengiriman dana hasil kerja di luar negeri (remitan), perlindungan hukum kasus pekerja migran, dan pelayanan langsung dari pemerintah pada proses keberangkatan dan kepulangan pekerja migran.
  3. Pemerintah memberikan fasilitasi peningkatan keterampilan kerja, produktivitas dan inovasi kepada masyarakat baik di balai latihan kerja, program prakerja, dan usaha mikro-kecil-menengah.
  4. Pemerintah pusat dan daerah menjamin iklim bisnis yang sehat, tidak monopoli/oligopoli, dan tidak koruptif. Jaminan ini akan memberi ruang yang luas kepada penduduk terpelajar dan terampil untuk berkembang secara maksimal di semua sektor ekonomi. Hasil akhir yang diperoleh adalah kemakmuran dan keadilan dalam beraktivitas ekonomi dan bermasyarakat.
  5. Pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga bisnis, dan organisasi masyarakat sepatutnya menerapkan budaya kerja yang baik, adil dan transparan; budaya hidup bersih, sehat dan tertib; dan budaya berpendapat dan bermusyawarah secara mufakat. Ketiga budaya tersebut melekat pada penduduk yang terpelajar dan terampil.
  6. Pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga bisnis, dan organisasi masyarakat bekerjasama untuk menerapkan ekonomi-bisnis digital dan hijau dalam jangka panjang dan berkelanjutan.
  7. Pemerintah pusat dan daerah sepatutnya memastikan pemanfaatan dana desa adalah untuk infrastruktur dan pembedayaan ekonomi-sosial masyarakat.    

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *