TISNA NEWS.COM

Beyond Inspiring News

Penerapan Ekonomi Sirkular (Hijau) Dalam Pengendalian Triple Planetary Crisis (TPC)

OPINI PUBLIK



Malik Cahyadin, S.E., M.Si., Ph.D.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS Surakarta


Dua tahun terakhir ini perhatian berbagai negara di dunia difokuskan pada istilah triple planetary crisis (TPC) yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). TPC merupakan kerangka krisis lingkungan global yang terdiri atas ancaman perubahan iklim, peningkatan polusi, dan kehilangan keanekaragaman hayati (ekologi). Dalam jangka menengah, TPC dapat menjadi penghambat proses pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Oleh sebab itu, tulisan ini akan mengelaborasi ketiga ancaman krisis lingkungan tersebut dalam ruang lingkup wilayah Indonesia. Selain itu, tulisan ini memberi penekanan langkah-langkah penerapan ekonomi sirkular (hijau) sebagai pengendali TPC di masa depan. Langkah-langkah tersebut dapat dikaitkan dengan proses pencapaian TPB 2030.   


Krisis Pertama: Ancaman Perubahan Iklim

Ancaman perubahan iklim telah terasa di seluruh wilayah Indonesia. Ancaman tersebut dalam jangka panjang dapat tercermin kedalam beberapa dampak negatif seperti risiko kelangsungan produksi pangan (perubahan periode produksi pangan yang tidak menentu dan produktivitas pangan yang cenderung menurun), risiko ketersediaan air bersih yang dapat memunculkan konflik penguasaan air bersih, risiko bencana alam (kekeringan atau banjir), risiko ketersediaan sumber energi, risiko kualitas hidup masyarakat cenderung menurun, dan risiko daya saing sumberdaya manusia dan bangsa yang cenderung menurun.

Salah satu bentuk dampak perubahan iklim adalah El Nino. Dampaknya adalah nyata terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk peningkatan suhu (cenderung lebih panas) dan kekeringan (produksi pangan terganggu). Konskuensi gangguan terhadap produksi pangan dalam negeri adalah kenaikan harga pangan. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan importasi pangan secara signifikan untuk meredam kenaikan harga pangan dalam negeri. Selain gangguan terhadap produksi pangan, kekeringan juga berdampak terhadap penurunan ketersediaan air bersih untuk menjamin kualitas hidup bersih masyarakat. Selanjutnya, pergantian musim kemarau ke musim hujan berdampak terhadap risiko banjir di banyak wilayah Indonesia.  


Krisis Kedua: Peningkatan Polusi

Peningkatan polusi sudah terasa terutama di kota-kota besar di Indonesia seperti peningkatan pencemaran udara, penurunan kualitas dan ketersediaan air bersih, dan penurunan kualitas tanah karena limbah pabrik atau pemanasan global. Tingkat kualitas udara dapat diukur menggunakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), tingkat kualitas air diukur menggunakan Indeks Kualitas Air (IKA), tingkat kualitas air laut diukur menggunakan ndeks Kualitas Air Laut, tingkat kualitas tanah (lahan) diukur menggunakan Indeks Kualitas Lahan atau Tutupan, dan tingkat kualitas lingkungan hidup diukur menggunakan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).  

Selama periode dampak El Nino tingkat polusi udara beberapa provinsi di Indonesia berada di atas angka 100 yang bermakna bahwa kualitas udara berisiko terhadap kesehatan manusia. Selama periode tersebut (2023), tingkat kualitas lingkungan hidup yang dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencapai 72,54 poin yang bermakna bahwa kualitas lingkungan hidup di Indonesia semakin membaik. Tingkat kualitas hidup tersebut dapat dijabarkan kedalam beberapa indeks seperti Indeks Kualitas Air sebesar 54,59 poin; Indeks Kualitas Udara sebesar 88,67 poin; Indeks Kualitas Lahan atau Tutupan sebesar 61,79 poin; dan Indeks Kualitas Air Laut sebesar 78,84. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa kualitas air adalah relatif rendah. Oleh sebab itu, pemerintah dan semua masyarakat sepatutnya memberi perhatian terhadap jaminan ketersediaan dan kualitas air bersih untuk kehidupan yang semakin bersih dan berkualitas.


Krisis Ketiga: Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Ekologi)

Dampak kehilangan keanakeragaman hayati (ekologi) juga terasa di wilayah Indonesia yang berpotensi sebagai paru-paru dunia dan negara maritim. Dampak negatif yang telah terjadi adalah kerusakan habitat hewan dan tanaman sebagai akibat deforestasi hutan dan pembakaran lahan, kerusakan terumbu karang, dan pencemaran lingkungan/kehidupan hutan karena aktivitas pertambangan dan pencemaran lautan karena aktivitas pembuangan sampah.

Salah satu strategi pengendalian risiko krisis ekologi adalah pengendalian tingkat deforestasi. Publikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkap bahwa deforestasi di Indonesia cenderung menurun melalui beberapa program antara lain pencegahan penggunaan (izin baru) hutan primer di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan, pengendalian ketat perizinan  kehutanan, dan penguatan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Selain itu, peran aktif organisasi masyarakat dalam menjaga ekosistem hutan dan terumbu karang semakin meningkat. Namun demikian, kebiasaan masyarakat atau pelaku usaha melakukan pembakaran hutan (ladang) untuk usaha pertanian/perkebunan perlu diperbaiki. Kesadaran mereka untuk tidak menciptakan kerusakan lingkungan dan polusi udara atas aktivitas pengolahan (pembukaan) hutan/ladang masih harus ditingkat. Oleh sebab itu, pemerintah dan organisasi masyarakat dapat meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga dan menjamin kualitas keanekaragaman hayati (ekologi) hutan secara berkelanjutan (lestari). 



Penerapan Ekonomi Sirkular (Hijau) secara Konsisten dan Berkelanjutan

Ekonomi sirkular (hijau) telah lama diperdebatkan baik oleh para pengambil kebijakan dan akademisi. Berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat suatu negara dan lintas negara untuk menerapkan ekonomi sirkular (hijau) telah dirumuskan. Sebagai contoh, Indonesia telah menetapkan peta jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs, Peraturan  Presiden RI Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pajak emisi karbon (Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan), dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Namun demikian, konsistensi penerapan ekonomi sirkular (hijau) belum menjadi prioritas semua pihak di Indonesia. Oleh sebab itu, langkah-langkah strategis penerapan ekonomi hijau perlu dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah), pelaku usaha, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat secara bersama-sama (bergotong-royong).

            Pemerintah pusat dan daerah dapat merumuskan beberapa kebijakan dan program dalam penerapan ekonomi sirkular (hijau). Pertama, program penanaman pohon penghijauan, pelindung dan peneduh dilaksanakan secara periodik di seluruh wilayah Indonesia untuk mengimbangi deforestasi hutan karena perluasan penanaman sawit dan pertambangan. Program ini dapat memberi penghargaan (fiskal atau non fiskal) kepada pemerintah daerah atau kementerian/lembaga yang berpartisipasi aktif dalam program penghijauan. Kedua, program sungai dan laut bersih dari sampah plastik dan limbah berbahaya (aktivitas industri). Program ini dapat memberi penghargaan bagi masyarakat dan perusahaan yang terlibat aktif baik dalam bentuk insentif fiskal atau non fiskal. Sebaliknya, program ini juga dapat memberi sanksi kepada para pelaku pembuang sampah plastik dan bahan berbahaya dalam bentuk denda atau pajak limbah. Ketiga, program insentif fiskal atau non fiskal untuk industri hijau dalam rangka mengendalikan tingkat polusi udara, masyarakat atau perusahaan yang akan membuka lahan sawit atau perkebunan supaya tidak melakukan pembakaran hutan, perusahaan pertambangan yang melakukan aktivitas pertambangan dalam kerangka ekonomi hijau, kelompok masyarakat yang melakukan daur ulang sampah plastik menjadi barang baru bernilai ekonomi (produktif). Salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas kelompok masyarakat pengelola sampah plastik adalah pembentukan koperasi dan usaha kecil-menengah daur ulang sampah plastik. Keempat, program insentif fiskal bagi perguruan tinggi/lembaga riset yang berkontribusi signifikan dalam proses hilirisasi industri hijau atau ekonomi sirkular baik pada tingkat provinsi dan nasional. Perguruan tinggi dapat dipacu untuk menghasilkan berbagai inovasi teknologi dan pemberdayaan masyarakat untuk menjamin ketercapaian proses ekonomi sirkular (hijau) menuju TPB 2030. Perguruan tinggi juga dapat dipacu untuk melakukan inovasi di bidang pangan, air bersih, dan energi. Dengan demikian, keberadaan perguruan tinggi tidak hanya memfokuskan pada kualitas pendidikan berskala nasional dan internasional tetapi juga terlibat aktif dan langsung untuk mengendalikan dampak TPC. Kelima, program pilah dan pilih sampah yang dapat dilanjutkan dengan praktik reduce, reuse, recycle (R3) mulai dari rumah tangga sampai perkantoran atau perusahaan.

            Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam bentuk mengolah limbah pabrik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengelola usaha dalam kerangka TPB 2030. Pelaku usaha juga dapat terlibat aktif dalam program penanaman pohon penghijauan bersama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu, alokasi dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan juga dapat digunakan untuk mencapai target TPB 2030. Pelaku usaha juga dapat mengurangi penggunaan kantong plastik dalam setiap transaksi bisnis baik dengan sesama pelaku usaha dan konsumen.    

            Lembaga pendidikan (mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi) dapat berkontribusi dalam bentuk peningkatan literasi dan inklusi siswa dan mahasiswa tentang ekonomi sirkular (hijau) dan TPB 2030. Peningkatan literasi dan inklusi ini dapat dilakukan melalui aktivitas ceramah/diskusi/seminar dan praktik kebersihan di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi. Praktik kebersihan ini juga dapat diwujudkan dalam bentuk R3. Pada tingkat sekolah (dasar dan menengah), pihak sekolah dapat memberi penghargaan kepada siswa yang berpartisipasi aktif dalam program kebersihan lingkungan sekolah atau praktik R3. Selain itu, pada tingkat perguruan tinggi, kampus dapat memberi beasiswa kepada para mahasiswa yang berperan aktif dalam program kebersihan lingkungan kampus atau praktik R3. Perguruan tinggi sepatutnya berkolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi/kelompok masyarakat untuk menjamin proses ketercapaian TPB 2030.

Tokoh-tokoh masyarakat dapat menjadi penggerak dan pembimbing semua masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan seperti tidak membuang sampah di sungai, di pantai, di jalan, dan tempat-tempat umum lainnya. Mereka juga memberi contoh bahwa berbuat baik terhadap (tidak merusak) alam (lingkungan) adalah bagian dari ketaatan beragama dan bernegara. Tokoh masyarakat juga dapat menekankan bahwa kebersihan dan kesehatan lingkungan adalah kewajiban dan hak generasi saat ini dan masa datang. Organisasi masyarakat mempunyai ruang berekspresi dan bertindak secara fleksibel dan cepat untuk merespon penanganan dampak TPC mulai dari level kelompok kecil masyarakat sampai nasional. Program-program pemberdayaan, perlindungan dan advokasi kepada masyarakat terkait dengan ekonomi sirkular (hijau) dan TPB 2030 dapat dilaksanakan oleh organisasi masyarakat secara dinamis, fleksibel dan berkelanjutan. Dampak pelaksanaan program-program tersebut adalah peningkatan literasi dan inklusi masyarakat tentang praktik ekonomi sirkular (hijau) dan percepatan pencapaian TPB 2030.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *