Dumai, 02-11-2026 – Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir (ITB Riau Pesisir) bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Kota Dumai kembali melanjutkan pembahasan penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang pembangunan dan pengembangan aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Dumai melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang kedua kalinya.

Kegiatan lanjutan ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan draft final kebijakan yang sebelumnya telah dibahas bersama antara tim teknis pemerintah daerah dan Tim Ahli Teknologi Informasi (IT) ITB Riau Pesisir. Pembahasan difokuskan pada pemaparan, penelaahan, serta pendalaman substansi rancangan regulasi agar dapat menjadi landasan hukum yang komprehensif dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan aplikasi pemerintahan.

Dari pihak Diskominfotiksan Kota Dumai, kegiatan ini melibatkan Kepala Bidang Layanan Aplikasi E-Government, Fadly Rasbullah, S.HI., M.IP., didampingi pejabat fungsional Ahmad Fauzi, S.IP., M.M. Keterlibatan jajaran tersebut menjadi bagian dari koordinasi teknis dan pembahasan substansi kebijakan aplikasi pemerintahan bersama Tim Ahli ITB Riau Pesisir.

FGD tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah, khususnya dalam menghadirkan kebijakan teknologi informasi yang terarah, terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Delapan Dosen ITB Riau Pesisir Terlibat dalam Pendampingan Kebijakan

Tim Ahli ITB Riau Pesisir dalam kegiatan pendampingan ini terdiri atas delapan dosen dari Program Studi Teknik Informatika dan Bisnis Digital yang dipimpin oleh Ir. Nurhadi, S.Kom., M.Pd., M.Kom., Ph.D., IPM., ASEAN Eng., MTA, MCE, MCF.

Adapun delapan dosen yang tergabung dalam Tim Ahli ITB Riau Pesisir adalah:

• Ir. Nurhadi, S.Kom., M.Pd., M.Kom., Ph.D., IPM., ASEAN Eng., MTA, MCE, MCF.
• Ir. Khairul Azmi, S.T., M.Kom.
• Dr. (Cand.) Ir. Hj. Ary Sellyana, S.T., M.Kom.
• Dr. (Cand.) Ir. Tri Handayani, S.T., M.T.
• Dr. (Cand.) Ir. Tri Yulianti, S.T., M.Kom.
• Ir. Gellysa Urva, S.T., M.Kom.
• Aldhi Albadri, S.Kom., M.Kom.
• Ir. Desyanti, S.Kom., M.Kom.

Keterlibatan delapan dosen tersebut merupakan bentuk kontribusi akademisi dalam memberikan pertimbangan ilmiah, rekomendasi teknis, serta perspektif tata kelola teknologi informasi terhadap penyusunan regulasi pemerintah daerah.

Perkuat Landasan Regulasi Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi

Dalam pembahasan lanjutan ini, substansi draft Perwako menjadi perhatian utama, terutama terkait pengaturan tata kelola pembangunan aplikasi, mekanisme pengembangan dan pemeliharaan, integrasi sistem, standar teknis, keamanan informasi, serta pengelolaan data pemerintahan.

Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai mekanisme perencanaan, pengadaan, pembangunan, pengembangan, penggunaan, evaluasi, hingga keberlanjutan aplikasi di lingkungan perangkat daerah.

Selain itu, keberadaan kebijakan yang terstruktur diperlukan untuk mendorong interoperabilitas antarsistem, menghindari duplikasi pembangunan aplikasi, meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran, serta memastikan setiap aplikasi yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pelayanan masyarakat.

Dengan demikian, penyusunan Perwako ini tidak hanya berorientasi pada aspek teknis pembangunan aplikasi, tetapi juga menjadi instrumen penguatan tata kelola pemerintahan digital yang berkelanjutan.

Dipimpin Akademisi dengan Kompetensi Machine Learning dan Big Data

Ketua Tim Ahli ITB Riau Pesisir, Ir. Nurhadi, S.Kom., M.Pd., M.Kom., Ph.D., IPM., ASEAN Eng., MTA, MCE, MCF, merupakan akademisi dengan latar belakang pendidikan doktoral (Ph.D. Visual Informatics) dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Dalam pengembangan keilmuan dan profesionalitasnya, Nurhadi memiliki konsentrasi pada bidang Machine Learning dan Big Data. Ia juga saat ini sedang melanjutkan pendidikan magister Manajemen (M.M.) di Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, dengan fokus pendalaman Digital Marketing.

Kompetensi tersebut menjadi salah satu modal keilmuan dalam memberikan perspektif strategis mengenai transformasi digital, pengembangan sistem cerdas, pemanfaatan data, serta penguatan ekosistem aplikasi pemerintahan.

Sinergi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah untuk Transformasi Digital

Keterlibatan ITB Riau Pesisir dalam pembahasan penyusunan draft Perwako ini merupakan tindak lanjut dari permohonan tenaga ahli yang disampaikan Diskominfotiksan Kota Dumai melalui surat tertanggal 2 September 2026.

Kolaborasi ini sekaligus mempertegas peran strategis perguruan tinggi tidak hanya sebagai institusi pendidikan dan penelitian, tetapi juga sebagai mitra pemerintah daerah dalam memberikan solusi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

Melalui FGD lanjutan ini, penyempurnaan rancangan Peraturan Wali Kota diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang implementatif, memiliki landasan teknis yang kuat, serta mampu menjawab tantangan pengelolaan teknologi informasi di tengah percepatan transformasi digital.

Sinergi ITB Riau Pesisir dan Diskominfotiksan Kota Dumai diharapkan menjadi salah satu langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi, akuntabel, efisien, aman, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Dumai. (mus).